The smart Trick of pembagian harta gono gini That Nobody is Discussing

The smart Trick of pembagian harta gono gini That Nobody is Discussing

Blog Article

Pertama, sidang harta bersama didahului dengan putusan pengadilan tentang putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian diajukan gugatan harta bersama. Kedua

Perlu diketahui juga, bahwa penggunaan aturan pembagian harta gono gono tersebut hanya ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenal hal tersebut.

Oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara ayah Anda dengan mantan istri pertamanya, maka pembagiannya adalah setengah hak dari rumah dimiliki oleh mantan istri pertamanya dan setengah hak lagi dimiliki oleh ayah Anda.

Anda bisa mengenali mana harta gono-gini mana harta bawaan dengan membandingkan tanggal yang tercantum pada sertifikat atau bukti pembelian dengan tanggal perkawinan.

Untuk diketahui, setelah Undang-Undang No. one Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai diberlakukan, ada sedikit perubahan pengaturan terkait harta bersama. Harta bersama dalam UU tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (one) dan ayat (two) dijelaskan harta mana saja yang termasuk di dalam harta bersama. Bila Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri termasuk di dalam harta bersama, UU Perkawinan menyatakan bahwa yang termasuk di dalam harta bersama hanyalah harta yang didapatkan selama pernikahan.

Jika tidak ada perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin, semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama atau gono gini.

Maknanya, baik pihak suami ataupun pihak istri akan menerima masing-masing setengah bagian dari harta bersama yang dimiliki. Namun jika sudah memiliki anak, pembagiannya akan menggunakan hukum yang berlaku.

Harta bersama: harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono-gini;

Sehingga bisa dikatakan bahwa warisan dari masing-masing pihak bisa menjadi harta bersama atau harta gono gini sepanjang sudah ada perjanjian pernikahan yang menyatakan hal tersebut dan kedua belah pihak saling menyepakatinya.

Dalam hal ini Pemberi kuasa tunduk dan memilih domisili hukum pada kantor hukum sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Penerima kuasa secara bersama sama dan atau secara sendiri sendiri bertindak :

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang pembagian harta gono-gini dalam agama Islam. Namun, bukan berarti tidak ada aturan yang digunakan dalam membagi harta bersama tersebut di situasi pasangan suami istri yang beragama Islam ingi bercerai. Dalam pembagian harta gono-gini nanti, ada beberapa kemungkinan cara pembagiannya. 

Untuk itu Penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan gugatan harta besama/gono gini dan memohon dilakukan upaya hukum pengamanan atas harta yang menjadi obyek sengketa, menghadiri semua tahapan proses persidangan, menerima jawaban dan atau mengajukan jawaban rekonvensi, membuat replik dan atau harta gono gini menerima replik dalam rekonvensi, menerima duplik dan atau mengajukan duplik dalam rekonvensi, mengajukan bukti bukti surat maupun saksi-saksi atau alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, membuat kesimpulan, mencabut perkara atas kehendak Pemberi kuasa, mengambil salinan putusan atau penetapan serta melakukan tindakan hukum banding serta upaya hukum lainnya guna kepentingan Pemberi kuasa dalam menjalankan perkara ini incasu mengajukan permohonan eksekusi riil atas perkara ini yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan melanjutkan proses persidangan guna kepentingan Pemberi kuasa apabila ada upaya hukum Verzet dari pihak lawan.

Kedua, harta milik istri saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta milik istri sebelum menikah, atau harta hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri, atau harta yang dihibahkan orang lain khusus untuknya, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain.